SAMARINDA – Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) di Kota Samarinda berujung pada respons serius dari para wakil rakyat. DPRD Kaltim menyatakan menyetujui usulan massa aksi untuk mendorong penggunaan hak angket, meski prosesnya akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Di tengah jalannya aksi, Anggota DPRD Kaltim, […]
SAMARINDA – Aksi demonstrasi besar yang berlangsung pada 21 April 2026 di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur berujung pada kesepakatan antara massa aksi dan pihak legislatif. Setelah melalui dialog terbuka, DPRD Kaltim menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta elemen masyarakat. Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai aliansi turun ke jalan membawa […]
SAMARINDA — Isu pemangkasan “kamus usulan” dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi perhatian serius dalam dialog publik yang digelar Paradigma di Warung Aceh Hidayatullah, Jumat (18/04/2026). Diskusi bertajuk “Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi Anggaran atau Pelemahan Fungsi dan Aspirasi Rakyat?” ini menghadirkan Akademisi UNMUL, SIDEKA Fasya UINSI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kaltim, serta Pokja 30 Kaltim, […]
SAMARINDA – Polemik pengalihan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga di Kalimantan Timur terus memanas. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai diambil tanpa prosedur yang tepat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengalihan tanggungan iuran BPJS bagi sekitar 49.742 warga Samarinda dari pemerintah provinsi ke pemerintah […]
SAMARINDA — Tindakan represif yang diduga dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Ketua Komisariat PMII Universitas Mulawarman, Ali Sya’ban Muthahari, menuai kecaman keras. Ketua Rayon PMII Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Faisal Hidayat, menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi aparat dan mencederai nilai demokrasi. Dalam keterangannya, Faisal menegaskan bahwa aparat seharusnya mengedepankan pendekatan humanis […]
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalihkan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga kurang mampu di Samarinda kepada pemerintah kota. Penolakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya surat dari Pemprov Kaltim terkait penataan kepesertaan JKN, khususnya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bantuan Pemerintah […]
