OPINI, KALTIMTARANOW – Panggung politik nasional dihebohkan oleh sebuah kejutan besar. Pengamat politik sekaligus akademisi kritis, Rocky Gerung, secara resmi dilantik sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta.
Penunjukan figur yang selama ini dikenal sebagai “kritikus tajam” pemerintah ini langsung memicu berbagai respons dari kalangan pengamat dan akademisi.
Langkah ini sebagai keputusan yang sangat tepat dan strategis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Langkah Berani Menuju Rekonsiliasi dan Perbaikan
Menurut Direktur Politeia Strategic Institute, masuknya Rocky Gerung ke dalam lingkaran Istana membuktikan bahwa pemerintah saat ini terbuka terhadap gagasan radikal dan kritik yang konstruktif langsung dari akarnya.
Membawa Kritik dari Dalam: Selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal konsisten mengkritik kebijakan pemerintah dari luar sistem. Dengan posisinya yang sekarang, kritik tersebut dapat ditransformasikan langsung menjadi masukan kebijakan yang aplikatif.
Paradigma Baru Kepemimpinan
Langkah ini dinilai menunjukkan kedewasaan politik eksekutif dalam merangkul oposisi pemikiran demi kepentingan bangsa yang lebih besar, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Menghilangkan Polarisasi
Penunjukan ini diyakini mampu mencairkan ketegangan kubu pendukung dan pengkritik pemerintah yang kerap terbelah dalam polarisasi tajam pasca-pemilu.
Ini adalah momentum koreksi dari dalam. Menempatkan figur kritis sekelas Rocky Gerung di lingkaran penasihat presiden menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti-kritik, melainkan ingin mendengar kejernihan akal sehat secara langsung di ruang-ruang pengambilan keputusan.
Tantangan dan Harapan Publik
Meskipun disambut positif sebagai bentuk inklusivitas politik, tantangan besar kini berada di pundak Rocky Gerung. Publik menanti bagaimana gaya komunikasi dan analisis tajamnya diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan nyata yang pro-rakyat.
Banyak pihak berharap, kehadiran figur independen seperti Rocky di jajaran Dewan Penasihat Presiden dapat memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap jalannya roda pemerintahan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi panglima tertinggi.
Pelantikan ini sekaligus menandai babak baru dinamika politik nasional, di mana batas antara kawan dan lawan politik cair demi tujuan bersama: perbaikan dan kemajuan Indonesia.
Sugeng Aryanto
Direktur Politeia Strategic Institute
*Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtaranow.com