SURABAYA – Momentum Wisuda Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Dr Soetomo Surabaya yang digelar di Dyandra Convention Hall Surabaya, Sabtu (26/4/2026), tidak sekadar menjadi seremoni akademik. Di balik prosesi tersebut, terselip refleksi mendalam tentang makna ilmu pengetahuan dan arah pengabdian intelektual.
Sorotan tertuju pada sosok , peraih predikat Penulis Disertasi Terbaik pada jenjang Doktor Ilmu Administrasi. Alih-alih berpuas diri atas capaian akademik tertinggi, ia justru mengambil langkah tak lazim dengan kembali menekuni kajian di ruang skripsi hukum.
“Ilmu tidak boleh berhenti pada ketinggian gelar. Ia harus berani turun untuk menyentuh realitas dan diuji dalam ruang yang paling jujur,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian akademik bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjawab persoalan nyata di masyarakat. Disertasi yang mengantarkannya sebagai yang terbaik mengupas tata kelola publik sebagai fondasi demokrasi, namun ia menilai hal tersebut belum cukup untuk menghadirkan keadilan substantif.
Ia menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara soal prosedur, tetapi juga nilai keadilan yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, pemilu harus dipahami sebagai peristiwa hukum sekaligus etika publik.
“Demokrasi tidak cukup sah secara administratif. Ia harus hadir sebagai keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Jamhari menyoroti pentingnya peran (Bawaslu) dalam menjaga integritas demokrasi. Ia menilai pengawasan pemilu bukan sekadar mekanisme formal, melainkan wujud keberanian dalam menegakkan hukum di tengah berbagai tekanan.
“Pengawasan adalah keberanian. Keberanian untuk menegakkan hukum, menjaga integritas, dan berdiri di sisi keadilan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih adanya tantangan dalam penegakan hukum pemilu, mulai dari keterbatasan sanksi hingga kompleksitas relasi kekuasaan yang kerap melemahkan efektivitas hukum.
Melalui pendekatan lintas disiplin antara administrasi dan hukum, Jamhari mendorong lahirnya demokrasi yang tidak hanya tertib secara sistem, tetapi juga bermartabat secara nilai. Ia pun berkomitmen melanjutkan kiprah akademiknya ke tingkat global guna memperkuat gagasan demokrasi berkeadilan.
“Demokrasi Indonesia harus tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar berkeadilan dan bermartabat,” pungkasnya. (*)