Hardiknas 2026: Antara Statistik Kemajuan dan Realitas yang Terabaikan

OPINI – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 terasa datang dengan nada yang tidak sepenuhnya utuh. Di satu sisi, negara terus menampilkan optimisme angka partisipasi pendidikan nasional yang sudah berada di kisaran tinggi, berbagai program transformasi yang digulirkan, hingga dorongan agar pendidikan semakin selaras dengan kebutuhan industri.

Tetapi di sisi lain, realitas yang muncul di permukaan justru memperlihatkan potret yang lebih kompleks, bahkan cenderung kontras. Dari wacana pengurangan program studi di perguruan tinggi, hingga kabar duka tentang peserta didik yang meninggal dunia akibat persoalan yang seharusnya bisa dicegah yaitu sepatu yang kekecilan.

Secara data, kita memang tidak bisa menutup mata bahwa akses pendidikan di Indonesia terus membaik. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar sudah mendekati universal, bahkan di banyak provinsi termasuk Kalimantan Timur angka partisipasi sekolah dilaporkan mendekati 99%.

Ini berarti secara kuantitas, hampir semua anak usia sekolah telah masuk ke dalam sistem pendidikan formal.

Di kota seperti Samarinda, jumlah sekolah, guru, dan peserta didik terus bertumbuh, memperlihatkan adanya ekspansi layanan pendidikan yang cukup masif dalam satu dekade terakhir.

Pada evel pendidikan tinggi, kehadiran kampus-kampus besar mulai dari berbasis Islam hingga Umum salah satunya Universitas Mulawarman dengan jumlah puluhan ribu mahasiswanya juga menjadi indikator bahwa akses terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka.

Namun justru di titik inilah persoalan menjadi lebih rumit. Akses yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas dan keadilan.

Kita bisa memiliki hampir semua anak berada di sekolah, tetapi belum tentu semua mendapatkan pengalaman belajar yang layak. Data makro sering kali tidak mampu menangkap cerita-cerita kecil yang terjadi di lapangan.

Tentang siswa yang datang ke sekolah dengan fasilitas seadanya, tentang keluarga yang harus memilih antara kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup harian, atau tentang tekanan sosial yang tidak terlihat tetapi nyata dirasakan.

Tragedi meninggalnya seorang peserta didik yang dikaitkan dengan penggunaan sepatu yang tidak layak pakai menjadi salah satu kabar pahit beberapa hari menjelang peringatan Hardiknas yang jatuh 2 Mei 2026.

Mungkin bagi sebagian orang, sepatu hanyalah atribut kecil dalam sistem pendidikan. Tetapi bagi sebagian lainnya, itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar yakni keterbatasan ekonomi, tekanan untuk tetap “sesuai standar”, dan minimnya ruang empati dalam sistem yang seharusnya melindungi.

Kasus ini tidak bisa dilihat sebagai insiden yang berdiri sendiri. Ia mencerminkan bahwa di tengah narasi kemajuan, masih ada kebutuhan dasar peserta didik yang belum sepenuhnya terjamin.

Di saat yang sama, dunia pendidikan tinggi juga sedang mengalami pergeseran arah yang cukup signifikan. Wacana pengurangan dan penyesuaian program studi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri semakin menguat.

Salah satu Kebijakan Pemerintah seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mendorong kampus untuk lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dunia kerja.

Dalam konteks tertentu, ini adalah langkah yang logis terutama ketika Indonesia sedang bersiap menghadapi perubahan ekonomi besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor teknis dan industri.

Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Ketika program studi mulai diukur dari seberapa “laku” di pasar kerja, ada risiko bahwa pendidikan kehilangan dimensi reflektifnya. Ilmu-ilmu sosial, humaniora, bahkan kajian keagamaan dan kebudayaan bisa perlahan tersingkir karena dianggap tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Padahal, justru di bidang-bidang inilah kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, dan kesadaran etis dibentuk. Pendidikan yang terlalu tunduk pada logika pasar berpotensi melahirkan generasi yang terampil, tetapi minim refleksi; produktif, tetapi rapuh secara nilai.

Di tengah dua arus besar ini, tekanan ekonomi di tingkat individu dan tekanan industrialisasi di tingkat kebijakan muncul satu persoalan yang sering kali luput dari perhatian yaitu kesejahteraan. Bukan hanya kesejahteraan guru, yang selama ini memang sudah sering dibahas, tetapi juga kesejahteraan peserta didik.

Biaya pendidikan yang tampak kecil jika dilihat satu per satu mulai dari seragam, buku, transportasi, hingga perlengkapan seperti sepatu bisa menjadi beban yang besar jika ditanggung oleh keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Di banyak kasus, beban ini tidak selalu terlihat oleh sistem, tetapi sangat dirasakan oleh individu.

Di sinilah dilema pendidikan kita menjadi semakin nyata. Kita ingin pendidikan yang modern, adaptif, dan kompetitif secara global. Tetapi di saat yang sama, kita masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya selesai. Kita berbicara tentang masa depan, tetapi masih tertahan oleh realitas hari ini.

Kita mendorong inovasi, tetapi belum sepenuhnya memastikan bahwa setiap anak memiliki titik awal yang adil.

Hari Pendidikan Nasional 2026 seharusnya menjadi ruang untuk membaca ulang semua ini dengan lebih jujur. Bukan untuk meniadakan capaian yang sudah ada, tetapi untuk menyadari bahwa pekerjaan rumah kita masih panjang.

Pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi atau jumlah lulusan. Ia harus dilihat dari sejauh mana sistem ini mampu menjaga martabat manusia baik di ruang kuliah maupun di ruang kelas paling sederhana.

Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, tetapi tentang memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena hal-hal yang seharusnya bisa dipenuhi bersama.

Ketika masih ada peserta didik yang kehilangan nyawa karena persoalan mendasar, dan ketika kampus mulai kehilangan keberagaman ilmunya demi efisiensi, maka yang perlu kita pertanyakan bukan hanya kebijakan, tetapi arah besar pendidikan itu sendiri.

Hardiknas tahun ini semestinya tidak berhenti pada peringatan, tetapi menjadi titik untuk mengembalikan pendidikan pada esensinya: memanusiakan manusia, secara utuh dan tanpa syarat. (*)

Anisa Tri Anugrah
Ketua Kohati Cabang Samarinda