BERAU, KALTIMTARANOW – Pemerintah Kabupaten Berau kembali melakukan perombakan jajaran pejabat melalui rotasi dan mutasi pimpinan tinggi pratama. Meski sejumlah posisi telah terisi dalam pelantikan terbaru, masih terdapat beberapa jabatan strategis yang hingga kini belum ditempati pejabat definitif.
Adapun posisi yang masih kosong meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pangan, serta Kepala DPPKBP3A. Kekosongan ini menjadi perhatian karena peran vital masing-masing perangkat daerah dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penempatan pejabat telah melalui proses penilaian objektif dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi.
“Penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang. Saya percaya saudara-saudara mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pergeseran jabatan tersebut, sejumlah nama mengalami rotasi signifikan. Mustakim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DLHK kini dipercaya mengisi posisi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Sementara itu, Andi Marewangeng bergeser dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian.
Junaidi yang sebelumnya memimpin DTPHP kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM. Posisi Kepala BKPSDM diisi oleh Jaka Siswanta, menggantikan perannya sebelumnya sebagai staf ahli. Adapun Lita Handini kini menjabat sebagai Kepala DTPHP setelah sebelumnya memimpin Dinas Perkebunan.
Perubahan juga terjadi di sektor lain, seperti Zulkifli Azhari yang kini memimpin DLHK serta Anang Sapransah yang dipercaya sebagai Kepala Disnakertrans. Rusnan Hefni ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sementara Rakhmadi Pasarakan kini menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Di bidang lain, Yudha Budisantoso kini memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan posisi Kepala Dispusip diisi oleh Rabiatul Islamiah.
Bupati Sri menegaskan bahwa para pejabat harus mampu menjaga integritas dan profesionalitas, terlebih di tengah sorotan publik yang semakin tajam.
“Pejabat publik bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap dan etika,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Kita harus bekerja sebagai satu tim. Dengan sinergi, program yang dijalankan akan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)