PAN Kaltim Rem Mendadak Hak Angket, Pilih Kaji Ulang Demi Hindari Risiko Politik

SAMARINDA – Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur yang sebelumnya ikut mendorong penggunaan hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kini berubah arah.

Partai berlambang matahari itu memilih menunda langkah tersebut dan melakukan peninjauan ulang secara internal.

Padahal, sebelumnya PAN berada dalam barisan enam fraksi yang sepakat menggulirkan hak angket, bersama PKS, Demokrat, PPP, NasDem, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Namun, Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin, menegaskan bahwa partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis.

Meski salah satu kader PAN di DPRD Kaltim telah menandatangani dukungan hak angket yang bertujuan menyelidiki kebijakan pemerintah yang dinilai strategis dan berdampak luas Erwin menyatakan keputusan itu perlu ditinjau kembali.

Ia bahkan akan meminta kader di legislatif provinsi untuk mengevaluasi sikap tersebut.

Menurutnya, hingga kini belum ada pembahasan resmi di internal Fraksi PAN-NasDem terkait langkah penggunaan hak angket. Karena itu, ia menilai penting untuk menahan diri sambil memperdalam informasi yang berkembang.

“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, bola panasnya nanti malah ke kita juga,” ujarnya dikutip dari disway kaltim.

“Kita tidak mau latah. Dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis, harus dilakukan dengan pikiran yang tenang,” sambungnya.

Erwin juga mengungkapkan bahwa partainya belum melakukan kajian mendalam terkait isu tersebut. Biasanya, kata dia, setiap pembahasan penting akan langsung dilaporkan kepadanya.

“Sejauh ini sih belum ada pembahasan. Biasanya, kalau sudah dilakukan pembahasan, mereka langsung lapor ke saya,” jelasnya.

Saat ini, PAN masih fokus mengkaji substansi persoalan yang memicu wacana hak angket, agar keputusan yang diambil tidak keliru dan tetap independen tanpa intervensi pihak mana pun.

“Kita kan tidak boleh ikut-ikutan. Kita tetap pada jalur yang sudah ada: PAN sebagai partai yang dekat dengan masyarakat dan selalu bantu rakyat. Jadi, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan juga dampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Erwin meminta seluruh kader PAN di DPRD Kaltim untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan eksekutif harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi defisit anggaran. Dirinya juga mengingatkan arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bahwa partai harus konsisten berada di garis kepentingan masyarakat.

“Pengawasan harus diperketat. Jangan asal menyetujui. Kalau memang tidak berpihak pada masyarakat, lebih baik tidak disetujui. Perintah kan sudah jelas. Jadi, hanya itu yang kita laksanakan,” tutup Erwin. (*)