SAMARINDA – Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur yang sebelumnya ikut mendorong penggunaan hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kini berubah arah. Partai berlambang matahari itu memilih menunda langkah tersebut dan melakukan peninjauan ulang secara internal. Padahal, sebelumnya PAN berada dalam barisan enam fraksi yang sepakat menggulirkan hak angket, bersama PKS, Demokrat, PPP, […]
SAMARINDA – Rapat Konsultasi terkait pembahasan Hak Angket sebagai respon aspirasi masyarakat dalam aksi (21/4/2026) lalu dan dilakukan pada Senin (4/5/2026). Selanjutnya dalam proses rapat terdapat 6 Fraksi yang menyetujui adanya proses pengguliran Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Hal ini disampaikan secara bergilir dengan dimulai pada Fraksi Demokrat-PPP, Fraksi PKS, Fraksi PAN-Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi […]
SAMARINDA – kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi bertajuk “pencerdasan publik” di sejumlah titik strategis di Samarinda, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menyasar Simpang Lembuswana, Simpang Hotel Mesra, serta kawasan Samarinda Seberang sebagai lokasi penyampaian aspirasi kepada masyarakat. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar pada 21 April 2026. Massa aksi menyebut, […]
SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan Aksi 214 dengan mendorong penggunaan hak angket. Namun, langkah tersebut ditegaskan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif. Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan pihaknya akan merespons aspirasi massa aksi, meski prosesnya […]
SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mulai mengintensifkan dorongan penggunaan hak angket sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Langkah ini menguat seiring mencuatnya sejumlah isu, termasuk anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas sekitar Rp8,5 miliar. Upaya tersebut diposisikan sebagai bentuk […]
SAMARINDA — Munculnya dorongan penggunaan hak angket dalam aksi massa 214 mendapat tanggapan dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur. Penasihat Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim, , menilai bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian sah dari kewenangan lembaga legislatif. Menurutnya, hak angket tidak perlu dipandang sebagai langkah yang kontroversial. Justru, instrumen tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi […]
