Aksi “Pencerdasan Publik” Kembali Digelar, Aliansi Rakyat Kaltim Soroti Hak Angket DPRD

SAMARINDA – kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi bertajuk “pencerdasan publik” di sejumlah titik strategis di Samarinda, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menyasar Simpang Lembuswana, Simpang Hotel Mesra, serta kawasan Samarinda Seberang sebagai lokasi penyampaian aspirasi kepada masyarakat.

Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar pada 21 April 2026. Massa aksi menyebut, kegiatan ini tidak sekadar demonstrasi, tetapi juga upaya membangun kesadaran publik terkait berbagai isu kebijakan di daerah.

Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Rakyat Kaltim, , menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan menjaga konsistensi tuntutan yang telah disuarakan sebelumnya.

“Kami ingin memastikan tuntutan itu terus dikawal. Sekaligus membangun kesadaran publik agar desakan ini tidak berhenti,” ujarnya.

Dalam aksinya, aliansi kembali mengangkat tiga poin tuntutan utama. Pertama, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kedua, mendorong penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan daerah.

Ketiga, mereka meminta untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, khususnya melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket.

Menurut Wira, dari seluruh tuntutan tersebut, desakan terhadap penggunaan hak angket menjadi poin paling krusial. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas kebijakan pemerintah daerah.

“Yang paling kami tekankan adalah pelaksanaan hak angket oleh DPRD Kaltim,” tegasnya.

Ia menambahkan, dorongan itu muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kebijakan di Kalimantan Timur yang dinilai perlu evaluasi serius. Selain itu, kondisi daerah yang disebut semakin kompleks turut menjadi alasan penguatan tuntutan tersebut.

Wira juga menyinggung pola respons pemerintah daerah dalam menghadapi kritik yang dinilai belum menunjukkan perubahan berarti.

“Polanya selalu sama, mulai dari membantah, menghindar, lalu menghilang,” katanya.

Melalui aksi ini, aliansi berharap partisipasi publik semakin meningkat dalam mengawal jalannya pemerintahan, sekaligus menekan adanya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. (*)