Skandal Korupsi Tambang Kukar: Kejati Kaltim Sita Rp214 Miliar dan Aset Mewah PT JMB Group

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) berhasil membongkar praktik korupsi raksasa di sektor pertambangan Kutai Kartanegara yang melibatkan PT JMB Group. Dalam operasi penegakan hukum ini, penyidik mengamankan uang tunai senilai Rp214,28 miliar serta berbagai aset mewah yang diduga kuat sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang.

SAMARINDA, KALTIMTARANOW – Kasus dugaan korupsi yang mengguncang sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak baru yang lebih mengejutkan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) mengungkapkan bahwa skala penyimpangan dalam operasional PT JMB Group tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga melibatkan jaringan aliran dana yang sangat kompleks. Berdasarkan hasil penyidikan intensif yang dimulai sejak 19 Januari 2026, tim penyidik menemukan bukti-bukti kuat mengenai gaya hidup mewah para tersangka yang dibiayai dari hasil kejahatan tersebut.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis (26/3/2026), Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim, Gusti Hamdani, memaparkan pencapaian signifikan timnya dalam upaya penyelamatan kerugian negara. Tak tanggung-tanggung, uang tunai sebesar Rp214,28 miliar berhasil disita dan dipamerkan sebagai barang bukti. Angka ini merupakan salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah kasus korupsi pertambangan di wilayah Kalimantan Timur. Uang tersebut diduga merupakan akumulasi dari keuntungan ilegal yang seharusnya masuk ke kas negara melalui mekanisme royalti atau pajak pertambangan yang sah.

Namun, temuan penyidik tidak berhenti pada mata uang Rupiah saja. Gusti Hamdani menjelaskan bahwa pihaknya juga mengamankan tumpukan mata uang asing dalam berbagai denominasi.

“Kami juga menyita sejumlah mata uang asing seperti Dollar Amerika Serikat, Dollar Singapura, Dollar Australia, Euro, dan beberapa mata uang lainnya. Ini mengindikasikan adanya aliran dana lintas negara,” ujarnya dengan tegas.

Baca Juga: Dugaan Pelecehan Saat Pelaksanaan KKN UINSI Samarinda, HMI Syariah Angkat Bicara

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa para pelaku berupaya menyembunyikan jejak transaksi mereka melalui sistem keuangan internasional atau melakukan pencucian uang di luar negeri.

Selain aspek finansial, penyidikan ini juga menyoroti gaya hidup hedonisme para tersangka. Di ruang barang bukti, tampak puluhan tas bermerek internasional yang memiliki nilai jual sangat tinggi di pasar barang mewah. Merek-merek ternama seperti Chanel, Louis Vuitton, Gucci, hingga Hermes menjadi bagian dari aset yang disita. Tidak hanya tas, perhiasan emas dengan berbagai bentuk dan berat juga turut diamankan oleh petugas. Penemuan ini menunjukkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan koleksi barang-barang prestisius.

Sektor transportasi juga tidak luput dari sasaran penyitaan. Empat unit kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan modern kini berada di bawah pengawasan Kejati Kaltim. Kendaraan tersebut meliputi satu unit Lexus LX 570 yang dikenal sebagai SUV premium, Mitsubishi Pajero Sport, serta dua unit mobil pabrikan Korea Selatan yakni Hyundai Ioniq 6 dan Hyundai Creta. Kendaraan-kendaraan ini diduga dibeli menggunakan dana hasil korupsi sebagai upaya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan para tersangka.

Sejauh ini, Kejati Kaltim telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Identitas para tersangka mencakup kombinasi antara pihak swasta dari manajemen PT JMB Group dan oknum penyelenggara negara yang diduga memberikan kemudahan atau perlindungan hukum terhadap aktivitas ilegal perusahaan tersebut. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut dan mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti.

“Seluruh barang bukti ini akan kami gunakan dalam proses pembuktian di pengadilan sekaligus untuk upaya pemulihan kerugian negara,” jelas Gusti Hamdani.

Ia juga menambahkan bahwa proses hukum ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam membersihkan sektor pertambangan dari praktik-praktik kotor yang merugikan masyarakat luas. Kutai Kartanegara, sebagai salah satu lumbung energi nasional, seharusnya mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya alamnya, bukan justru menjadi ladang korupsi bagi segelintir oknum.

Penyidikan dipastikan akan terus berkembang. Aparat penegak hukum kini tengah fokus melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk melihat kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana haram tersebut. Kejati Kaltim juga membuka peluang untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menjerat siapa pun yang membantu menyembunyikan hasil korupsi ini. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pelaku industri pertambangan lainnya untuk senantiasa mematuhi regulasi dan menjaga integritas dalam menjalankan bisnis di tanah air.