Ribuan Massa Gelar Aksi di Depan DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Soroti Kebijakan Tak Pro Rakyat

SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangan Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026).

Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga sempat tertahan oleh barikade kawat berduri yang dipasang di sekitar lokasi, sehingga menambah ketegangan suasana demonstrasi.

Dalam video yang diunggah @selasarmedia Jendral Lapangan (Jenlap) aksi, Faturahman, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk akumulasi kemarahan masyarakat Kalimantan Timur terhadap kondisi yang terjadi saat ini.

“Hari ini, 21 April, kalian lihat bagaimana amarah masyarakat Kalimantan Timur yang turun aksi. Seharusnya kalian yang menjadi pemimpin sadar akan fungsi dan tanggung jawab yang diemban,” tegas Faturahman di hadapan massa aksi.

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, fasilitas publik masih jauh dari memadai, sementara pejabat justru lebih mementingkan kepentingan pribadi.

“Lihat kondisi masyarakat Kalimantan Timur. Jangan hanya memikirkan fasilitas pribadi, tapi fasilitas rakyat dibiarkan,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Perjuangan Kaltim menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak dilakukannya audit terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Kedua, menuntut penghapusan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai masih terjadi dalam penentuan jabatan. Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Faturahman secara khusus menyoroti dugaan minimnya pengawasan DPRD, termasuk terkait renovasi rumah jabatan gubernur yang disebut tidak diketahui secara luas.

“Kami menekankan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Renovasi rumah jabatan gubernur saja tidak diketahui, ini menandakan pengawasan tidak berjalan,” ujarnya.

Di akhir orasinya, Faturahman menyampaikan pesan keras kepada pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan pikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah rakyat. Jangan hanya berkata ada untuk rakyat, buktinya hari ini kami aksi, mereka saja tidak ada. Ini adalah peringatan,” tutupnya. (*)