Paradigma Gelar Dialog Publik, Soroti Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi atau Pelemahan Aspirasi Rakyat?

SAMARINDA — Isu pemangkasan “kamus usulan” dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi perhatian serius dalam dialog publik yang digelar Paradigma di Warung Aceh Hidayatullah, Jumat (18/04/2026).

Diskusi bertajuk “Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi Anggaran atau Pelemahan Fungsi dan Aspirasi Rakyat?” ini menghadirkan Akademisi UNMUL, SIDEKA Fasya UINSI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kaltim, serta Pokja 30 Kaltim, dan berlangsung dinamis dengan beragam kritik konstruktif

Founder Paradigma, Mitra Setiawan, menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal isu-isu pembangunan daerah. Ia menyebut forum ini sebagai ruang refleksi sekaligus edukasi publik.

“Sebagai anak muda, kita harus punya kepekaan terhadap persoalan yang terjadi. Kegiatan ini dihadirkan untuk membuka mata terkait proses pembangunan daerah di Kaltim,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Mitra menjelaskan bahwa kamus usulan DPRD selama ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan anggaran pemerintah.

Usulan tersebut lahir dari proses reses yang menyerap langsung suara warga, problem lapangan, serta harapan masyarakat yang kerap tidak tertangkap dalam perencanaan teknokratis. Namun, kebijakan pemangkasan yang kini dilakukan pemerintah daerah menimbulkan kekhawatiran.

“Kita dihadapkan pada kebijakan pemangkasan kamus usulan yang diklaim sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian fiskal daerah,” tegasnya.

Sejumlah narasumber menilai efisiensi anggaran memang diperlukan di tengah keterbatasan fiskal. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa indikator yang jelas dan transparan.

Empat sektor yang dinilai berpotensi terdampak adalah petani, nelayan, peternakan, dan UMKM.
Bahkan, Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan aspirasi masyarakat.

“Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai menjadi dalih untuk menghilangkan aspirasi rakyat. Yang kita butuhkan adalah kejelasan dasar pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Peserta dialog juga menyoroti lemahnya transparansi dalam proses seleksi usulan yang dipangkas. Minimnya akses informasi membuat masyarakat kesulitan memahami alasan program yang telah diperjuangkan tidak terealisasi.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi representasi DPRD dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan transparansi, penetapan indikator prioritas program, penguatan peran DPRD, serta pelibatan publik dalam finalisasi kebijakan anggaran.

Forum ini diharapkan menjadi refleksi bagi pemerintah daerah agar mampu menyeimbangkan efisiensi dengan komitmen terhadap partisipasi publik. (*)