Samarinda

Akademisi UINSI Ungkap Tantangan Politik di Balik Wacana Hak Angket DPRD Kaltim

Mei 15, 2026

SAMARINDA, KALTIMTARANOW — Wacana penggunaan legal opinion dari kejaksaan dalam proses hak angket DPRD Kalimantan Timur dinilai tidak memiliki dasar dalam mekanisme aturan yang berlaku. Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris(UINSI) Samarinda, Suwardi Sagama, menegaskan hak angket merupakan kewenangan konstitusional DPRD yang tidak bergantung pada lembaga lain. Menurutnya, ketentuan mengenai hak angket sudah […]

Hukum & Kriminal Kalimantan Timur Pemerintahan

Hak Angket DPRD Dinilai Ujian Keseriusan Pengawasan terhadap Eksekutif

April 30, 2026

SAMARINDA — Penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan sebagai instrumen penting dalam sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah. Mekanisme ini dinilai tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi konstitusional legislatif dalam memastikan akuntabilitas kinerja eksekutif. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat (SIDEKA) Fasya UINSI Samarinda, Suwardi […]

Berau Kalimantan Timur Pemerintahan

Paradigma Gelar Dialog Publik, Soroti Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi atau Pelemahan Aspirasi Rakyat?

April 19, 2026

SAMARINDA — Isu pemangkasan “kamus usulan” dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi perhatian serius dalam dialog publik yang digelar Paradigma di Warung Aceh Hidayatullah, Jumat (18/04/2026). Diskusi bertajuk “Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi Anggaran atau Pelemahan Fungsi dan Aspirasi Rakyat?” ini menghadirkan Akademisi UNMUL, SIDEKA Fasya UINSI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kaltim, serta Pokja 30 Kaltim, […]

Kalimantan Timur Pemerintahan Politik Samarinda

Pengalihan Iuran BPJS Tuai Polemik, Pemkot Samarinda Tantang Dialog Terbuka Pemprov

April 12, 2026

SAMARINDA – Polemik pengalihan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga di Kalimantan Timur terus memanas. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai diambil tanpa prosedur yang tepat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengalihan tanggungan iuran BPJS bagi sekitar 49.742 warga Samarinda dari pemerintah provinsi ke pemerintah […]

Pemerintahan Samarinda

Arogansi Aparat Disorot, PMII Unmul Kecam Tindakan Represif dan Angkat Isu Ketimpangan di Kaltim

April 11, 2026

SAMARINDA — Tindakan represif yang diduga dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Ketua Komisariat PMII Universitas Mulawarman, Ali Sya’ban Muthahari, menuai kecaman keras. Ketua Rayon PMII Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Faisal Hidayat, menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi aparat dan mencederai nilai demokrasi. Dalam keterangannya, Faisal menegaskan bahwa aparat seharusnya mengedepankan pendekatan humanis […]

Kalimantan Timur Pemerintahan Samarinda

Kritisi Kebijakan JKN Pemprov, Andi Harun : Bukan Redistribusi, Ini Pengalihan Tanggung Jawab

April 11, 2026

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalihkan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga kurang mampu di Samarinda kepada pemerintah kota. Penolakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya surat dari Pemprov Kaltim terkait penataan kepesertaan JKN, khususnya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bantuan Pemerintah […]

Kalimantan Timur Pemerintahan Samarinda
More Posts