Thumbnail - Pemerintahan

Pemerintahan

Presiden BEM FISIP Unmul Kritik Keras Respons Gubernur Kaltim Usai Aksi 21 April

SAMARINDA – Respons Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pasca aksi massa pada 21 April 2026 menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman, Rossa Tri Rahmawati.B, menilai sikap pemerintah daerah tidak mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi publik. Rossa menyebut ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur saat aksi berlangsung menjadi catatan serius. Ia menilai […]

Rudy Mas’ud Samakan Peran Hijrah dengan Hashim, Sutami: Pemerintah Bukan Milik Pribadi

BERAU – Polemik terkait dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang sempat menyinggung nama dan dalam konteks pembelaan kebijakannya, menuai respons keras dari berbagai kalangan. Ketua PC TIDAR Berau, Sutami menilai pernyataan tersebut tidak relevan dan justru berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan bahwa membawa […]

Gubernur Kaltim Klarifikasi Peran Adiknya di TAGUPP, Sebut Bagian dari Kepercayaan

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, , memberikan penjelasan terkait keberadaan adik kandungnya, , dalam struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim sebagai wakil ketua. Dikutip dari Busam.id bahwa dalam perbincangan dengan awak media di Samarinda, Rudy yang akrab disapa Harum membenarkan keterlibatan sang adik dalam tim tersebut. Ia menilai kehadiran Hijrah tidak terlepas […]

Wacana Hak Angket Menguat, DPRD Kaltim Tekankan Fungsi Pengawasan

SAMARINDA — Munculnya dorongan penggunaan hak angket dalam aksi massa 214 mendapat tanggapan dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur. Penasihat Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim, , menilai bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian sah dari kewenangan lembaga legislatif. Menurutnya, hak angket tidak perlu dipandang sebagai langkah yang kontroversial. Justru, instrumen tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi […]

Sorotan Tajam ke DPRD Kaltim, Hak Angket Dinilai Tak Perlu Menunggu Interpelasi

SAMARINDA – Pandangan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, yang menyebut penggunaan hak angket harus diawali dengan interpelasi, menuai kritik. Akademisi hukum tata negara UNMUL Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai pendapat tersebut sebagai kekeliruan dalam memahami mekanisme pengawasan dewan. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan interpelasi sebagai prasyarat sebelum hak angket digunakan. Ia menegaskan bahwa […]

Ketua DPRD Kaltim Absen, Masa Aksi dibuat Kecewa

SAMARINDA – Aksi unjuk rasa yang digelar pada 21 April 2026 di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur berlangsung dengan tensi tinggi. Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka terkait sejumlah isu daerah, mulai dari transparansi kebijakan hingga kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur tampak hadir […]

More Posts