Thumbnail - Pemerintahan

Pemerintahan

Hak Angket DPRD Dinilai Ujian Keseriusan Pengawasan terhadap Eksekutif

SAMARINDA — Penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan sebagai instrumen penting dalam sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah. Mekanisme ini dinilai tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi konstitusional legislatif dalam memastikan akuntabilitas kinerja eksekutif. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat (SIDEKA) Fasya UINSI Samarinda, Suwardi […]

Aksi “Pencerdasan Publik” Kembali Digelar, Aliansi Rakyat Kaltim Soroti Hak Angket DPRD

SAMARINDA – kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi bertajuk “pencerdasan publik” di sejumlah titik strategis di Samarinda, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menyasar Simpang Lembuswana, Simpang Hotel Mesra, serta kawasan Samarinda Seberang sebagai lokasi penyampaian aspirasi kepada masyarakat. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar pada 21 April 2026. Massa aksi menyebut, […]

Fraksi PDI Perjuangan Kaltim Dukung Hak Angket, Tapi Harus Lewat Mekanisme dan Dukungan Lintas Fraksi

SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan Aksi 214 dengan mendorong penggunaan hak angket. Namun, langkah tersebut ditegaskan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif. Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan pihaknya akan merespons aspirasi massa aksi, meski prosesnya […]

Fraksi PKB Kaltim Siap Hak Angket untuk Uji Kebijakan Pemprov, Dukungan Jadi Kunci

SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mulai mengintensifkan dorongan penggunaan hak angket sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Langkah ini menguat seiring mencuatnya sejumlah isu, termasuk anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas sekitar Rp8,5 miliar. Upaya tersebut diposisikan sebagai bentuk […]

Penggunaan APBD di Wanti-Wanti, Kemendagri Tegur Gubernur Kaltim

JAKARTA – Polemik sejumlah rencana belanja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip efisiensi. Peringatan tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah rencana […]

Disorot Publik, Gubernur Kaltim Minta Maaf dan Siap Tanggung Biaya Renovasi Rujab yang Dinilai Tak Mendesak

SAMARINDA – Polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Rudi Mas’ud. Di tengah derasnya kritik publik, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu malam (26/4/2026). Kontroversi ini mencuat setelah sejumlah rincian anggaran renovasi dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. […]

More Posts