Akhmad Reza Nilai Klarifikasi Gubernur Kaltim Belum Menyentuh Substansi

SAMARINDA – Polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kian mengerucut pada penyebutan nama Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo. DPRD menilai, meski permintaan maaf telah disampaikan, inti persoalan justru belum disentuh secara tegas.

Dikutip dari Selasar.co Anggota DPRD Kaltim Fraksi Gerindra, Akhmad Reza Fahclevi, menyoroti pernyataan gubernur yang sebelumnya membandingkan relasi dirinya dengan sang adik dengan hubungan Prabowo dan Hashim. Menurutnya, penyebutan dua tokoh nasional tersebut memicu persepsi publik yang sensitif, terutama terkait isu nepotisme dan profesionalisme dalam lingkar kekuasaan.

“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik. Namun, permintaan maaf yang tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya saya anggap masih setengah hati,” ujar Reza.

Ia menegaskan, selama pernyataan yang menyeret nama Prabowo dan Hashim belum dicabut secara eksplisit, publik berhak mempertanyakan kesungguhan klarifikasi tersebut. Apalagi, permintaan maaf dinilai belum secara langsung ditujukan kepada pihak yang disebut.

“Klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan, tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” tegasnya.

Reza menilai, membawa nama Presiden RI dan keluarganya ke dalam konteks perbandingan relasi kekuasaan daerah merupakan langkah yang tidak tepat. Hal itu, kata dia, berpotensi menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat dan mencederai etika komunikasi publik pejabat.

Di sisi lain, DPRD memastikan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap komitmen gubernur pasca polemik ini. “Kami akan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur,” tambahnya.

Sebelumnya, Rudy Mas’ud telah menyampaikan permohonan maaf melalui kanal resmi pemerintah provinsi. Ia mengakui pernyataannya menimbulkan penafsiran yang kurang tepat di publik.

“Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” ungkap Rudy.

Ia menegaskan tidak ada niat untuk membandingkan pihak mana pun, termasuk Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, dalam konteks yang tidak proporsional.

Namun demikian, DPRD menilai langkah lanjutan tetap diperlukan agar polemik benar-benar mereda dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. (*)