Legislator Kaltim Kritik Pernyataan Gubernur soal Peran Keluarga dalam Pemerintahan

SAMARINDA — Polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur terkait peran keluarga dalam pemerintahan menuai sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, , menyampaikan kritik terbuka atas pernyataan yang sempat membandingkan posisi adiknya dengan tokoh nasional.

Reza, yang juga menjabat sebagai Ketua TIDAR Kaltim, menilai pernyataan tersebut tidak tepat, terutama karena menyeret nama Hashim keluarga Presiden RI .

“Kita sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang membawa nama keluarga besar dari Presiden RI, Prabowo Subianto yakni bapak Hashim,” ujarnya merespons pernyataan tersebut dalam sebuah video yang diupload media Selasarmedia.

Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu membedakan antara urusan pribadi, keluarga, dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Ia menekankan bahwa aspek kepercayaan personal tidak boleh dicampuradukkan dengan sistem birokrasi yang sudah memiliki struktur jelas.

“Dalam konteks ini Gubernur harus memahami mana konteks kepercayaan pribadi dan keluarga serta mana yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Dirinya juga menilai perbandingan yang disampaikan gubernur tidak relevan. Fahclevi menjelaskan bahwa peran Hashim dalam lingkup nasional memiliki batasan yang jelas dan tidak masuk dalam ranah teknis pemerintahan.

“Kalau bapak Hasyim memang benar merupakan penasehat partai Gerindra dan juga utusan khusus. Namun, dirinya tidak pernah mencampuri atau cawe-cawe terhadap pemerintahan Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan keterlibatan keluarga yang terlalu jauh dalam roda pemerintahan daerah. Padahal, menurutnya, sistem pemerintahan telah memiliki perangkat yang lengkap untuk menjalankan fungsi tersebut.

“Padahal pak Gubernur tinggal menugaskan saja, terlebih di tataran pemerintahan kan ada Wakil Gubernur, Sekprov, dan asisten. Terus tugasnya apa daripada menugaskan satu orang saja yang lebih dominan,”kritiknya.

Ia pun mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Ia meminta gubernur melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap langkah-langkah yang diambil.

“Lebih baik Pak Gubernur mengevaluasi kinerjanya, kebijakannya. Jangan sampai membuat keadaan semakin gaduh,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan kepemimpinan yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian arah pembangunan.

“Masyarakat Kaltim ini perlu diayomi dan perlu pembuktian. Di sinilah tugas pak gubernur sebagai tokoh sentral pembangunan dan kemajuan daerah,” tutupnya.