Di Ambang Krisis Anggaran: KONI Kaltim Berpacu dengan Waktu Menuju Musorprov 2026

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur kini berada di titik nadir secara finansial. Di tengah ambisi besar mempertahankan prestasi olahraga di kancah nasional, organisasi tertinggi olahraga di Benua Etam ini justru harus berjuang melawan waktu untuk mencairkan dana hibah demi kelangsungan organisasi dan suksesi kepemimpinan melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2026.

SAMARINDA, KALTIMTARANOW – Kondisi finansial Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Organisasi yang menaungi puluhan cabang olahraga ini praktis tidak memiliki dana operasional untuk menjalankan roda organisasi di awal tahun 2026. Krisis ini terjadi setelah seluruh sisa anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,3 miliar resmi dikembalikan ke kas daerah pada 31 Desember 2025, sesuai dengan regulasi dan arahan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Kini, harapan satu-satunya tertumpu pada percepatan pencairan dana hibah tahun anggaran 2026.

Ketua KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi ini. Menurutnya, tanpa adanya kucuran dana segar, agenda-agenda strategis yang sudah dirancang bisa terancam lumpuh. Salah satu agenda yang paling krusial adalah pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Kaltim yang bertujuan untuk memilih nakhoda baru periode 2026–2030. Rusdiansyah menekankan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi kunci utama pembuka gembok anggaran tersebut.

“Secara jujur, saat ini kami sudah tidak memiliki anggaran. Karena itu, kami sangat berharap hibah segera cair agar semua agenda bisa berjalan, termasuk Musorprov,” tegas Rusdiansyah dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Ia menjelaskan bahwa jadwal penandatanganan NPHD yang diproyeksikan pada akhir Maret 2026 akan menjadi titik balik bagi organisasi. Jika proses administrasi ini berjalan lancar sesuai rencana, maka KONI Kaltim optimistis dapat menggelar Musorprov paling lambat pada akhir April 2026.

Urgensi pelaksanaan Musorprov bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan kesinambungan pembinaan atlet. Dalam struktur olahraga daerah, kepastian kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kebijakan anggaran dan program latihan jangka panjang. Tanpa ketua definitif yang didukung oleh anggaran yang memadai, persiapan atlet-atlet Kalimantan Timur menuju berbagai ajang nasional maupun internasional bisa terganggu secara signifikan.

Di tengah ketidakpastian anggaran tersebut, dinamika politik di internal KONI Kaltim justru mulai memanas. Bursa calon ketua mulai memunculkan nama-nama kuat yang siap bertarung dalam Musorprov mendatang. Salah satu nama yang paling mencolok dan disebut-sebut sebagai kandidat unggulan adalah Anderiy Syachrum. Pria yang akrab disapa H. Andre ini dikabarkan telah mengantongi dukungan masif dari akar rumput, mencakup sembilan KONI kabupaten/kota serta 35 pengurus provinsi (Pengprov) cabang olahraga.

Anderiy Syachrum membawa visi perubahan yang cukup ambisius. Ia menekankan pentingnya modernisasi tata kelola organisasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran olahraga. Dalam pernyataannya, Andre menegaskan bahwa Kaltim harus melompat lebih jauh dari sekadar prestasi di tingkat nasional.

“Target kami jelas, bagaimana atlet-atlet Kaltim bisa tampil dan berkontribusi di level internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Namun, Andre tidak sendirian dalam bursa calon ini. Sejumlah tokoh berpengaruh lainnya juga masuk dalam radar persaingan. Nama-nama seperti Syahariah Mas’ud, Alwi Al-Qadri, dan Sapto turut disebut-sebut memiliki peluang. Selain itu, muncul pula nama Rusman Ya’qub, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengprov Persatuan Bowling Indonesia (PBI) Kaltim, serta Jawad Sirajuddin atau Haji Jawad, Ketua Pengprov Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kaltim. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa posisi Ketua KONI Kaltim masih merupakan jabatan prestisius yang diperebutkan oleh figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat di dunia olahraga dan politik lokal.

Persaingan menuju kursi panas KONI Kaltim ini diharapkan tetap berada dalam koridor profesionalisme. Siapa pun yang terpilih nantinya akan memikul beban berat untuk membawa Kaltim tetap menjadi barometer kekuatan olahraga di luar Pulau Jawa. Tantangan ke depan tidaklah mudah, mengingat persaingan antarprovinsi semakin ketat dan tuntutan prestasi di level internasional kian tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara KONI, pemerintah daerah melalui Dispora, dan para pemangku kepentingan olahraga lainnya menjadi mutlak diperlukan.

Masyarakat olahraga di Kalimantan Timur kini hanya bisa berharap agar proses birokrasi pencairan dana hibah tidak menemui hambatan berarti. Kelancaran administrasi di tingkat Dispora dan Pemprov Kaltim akan sangat menentukan apakah Musorprov bisa terlaksana tepat waktu atau justru menjadi polemik baru yang menghambat prestasi atlet. Dengan sisa waktu yang semakin sempit menuju akhir Maret, mata para pecinta olahraga di Benua Etam kini tertuju pada gedung pemerintahan, menanti kepastian tanda tangan NPHD yang akan menentukan arah masa depan olahraga Kalimantan Timur empat tahun ke depan. (*)