DPRD Kaltim Akui Kelemahan Pengawasan, Setujui Tuntutan Massa Aksi 21 April

SAMARINDA – Aksi demonstrasi besar yang berlangsung pada 21 April 2026 di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur berujung pada kesepakatan antara massa aksi dan pihak legislatif. Setelah melalui dialog terbuka, DPRD Kaltim menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta elemen masyarakat.

Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai aliansi turun ke jalan membawa tiga tuntutan utama. Mereka mendesak adanya audit terhadap kebijakan pemerintah daerah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen.

Aksi yang dipusatkan di kawasan DPRD Kaltim ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menekan wakil rakyat agar tidak lagi abai terhadap kondisi yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam pertemuan dengan massa, perwakilan DPRD akhirnya memberikan respons terbuka. Bahkan, pihak legislatif mengakui adanya kelemahan dalam menjalankan fungsi pengawasan selama ini.

DPRD Kaltim kemudian menyepakati tuntutan yang diajukan dan menuangkannya dalam dokumen resmi sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi publik.

Meski Ketua DPRD tidak berada di lokasi karena sedang berada di luar daerah, sejumlah pimpinan lain tetap hadir dan membuka ruang dialog. Kehadiran mereka dinilai cukup untuk mewakili institusi dalam merespons tekanan publik yang terus menguat.

Kesepakatan ini menjadi sinyal bahwa aksi massa mampu mendorong perubahan sikap lembaga legislatif. Namun demikian, publik kini menaruh perhatian pada realisasi dari komitmen tersebut, terutama dalam hal transparansi kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan.

Aksi 21 April juga mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Tekanan dari publik diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan semata, tetapi berlanjut hingga implementasi nyata di lapangan.(*)