SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait polemik anggaran Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kediaman gubernur semata.
Menurut Rudy, dana tersebut mencakup pembenahan berbagai fasilitas pendukung, termasuk rumah dinas wakil gubernur, pendopo, hingga guest house yang berada dalam satu kawasan.
“Anggaran itu bukan hanya untuk rumah gubernur, tetapi juga mencakup rumah wakil gubernur dan fasilitas lain seperti pendopo serta guest house,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kawasan rumah dinas gubernur memang dilengkapi berbagai fasilitas yang memiliki fungsi representatif. Pendopo, misalnya, digunakan untuk menerima berbagai kegiatan resmi, mulai dari agenda pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pertemuan dengan masyarakat.
Sementara itu, fasilitas guest house disiapkan sebagai tempat menginap bagi tamu pemerintahan yang berkunjung ke Kalimantan Timur.
Bahkan, Rudy menyebut fasilitas tersebut pernah digunakan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.
“Dulu, saat Pak SBY berkunjung ke Kaltim, beliau menginap di guest house yang berada di kawasan rumah dinas,” ungkapnya.
Selain itu, kompleks rumah dinas juga memiliki dua ruang pertemuan besar, yakni Olah Bebaya dan Odah Etam. Kedua fasilitas tersebut mampu menampung ratusan hingga lebih dari seribu orang, sehingga sering dimanfaatkan untuk kegiatan berskala besar.
Rudy menekankan, renovasi yang dilakukan tidak semata memperbaiki bangunan utama, tetapi juga seluruh fasilitas pendukung yang selama ini kurang terawat. Ia menyebut, rumah dinas tersebut bahkan sudah lebih dari satu dekade tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Sudah lama tidak digunakan, jadi banyak bagian yang perlu diperbaiki agar kembali layak,” jelasnya.
Pembenahan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan fasilitas dasar seperti toilet hingga penggantian perabot dan perlengkapan elektronik yang dinilai sudah tidak layak pakai.
Dengan renovasi tersebut, Rudy berharap rumah dinas gubernur dapat difungsikan kembali secara maksimal sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sekaligus mendukung efisiensi waktu dalam pelaksanaan berbagai agenda resmi.
“Tujuannya agar seluruh kegiatan pemerintah bisa terpusat dan berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (*)