Anggaran Kaltim 2026 Dipangkas: DPRD Soroti Nasib Proyek Infrastruktur dan Program Prioritas

Kebijakan pemangkasan anggaran tahun 2026 mulai memicu kekhawatiran serius di lingkup DPRD Kalimantan Timur, terutama terkait keberlangsungan proyek infrastruktur strategis dan realisasi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dewan.

SAMARINDA – Dinamika fiskal yang diperkirakan melambat pada tahun 2026 memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan langkah-langkah efisiensi yang ketat. Kebijakan pemangkasan anggaran ini menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kaltim, yang menilai bahwa rasionalisasi harus dilakukan secara selektif agar tidak melumpuhkan sektor-sektor vital.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima laporan komprehensif mengenai daftar proyek yang akan mengalami penundaan atau pembatalan akibat kebijakan tersebut. Fokus utama saat ini tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) sebagai mitra kerja strategis yang mengelola porsi besar anggaran infrastruktur daerah.

Dalam keterangannya pada Senin (30/3/2026), Reza menekankan pentingnya transparansi dari pihak eksekutif dalam mengomunikasikan dampak konkret dari pengurangan anggaran. Ia menyoroti isu mengenai banyaknya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan yang dikabarkan tidak terakomodir dalam struktur anggaran terbaru.

Pokir merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat di akar rumput yang dikumpulkan melalui masa reses, sehingga kegagalan dalam mengakomodasi program-program ini dikhawatirkan akan mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, Komisi III berencana mengambil langkah proaktif dengan menjadwalkan pemanggilan sejumlah instansi kunci, termasuk Dinas Perhubungan dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), guna memetakan sinkronisasi antara dana daerah dan dana transfer pusat yang juga mengalami penyesuaian.

Lebih lanjut, Reza memperingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam pemangkasan yang bersifat pukul rata. Efisiensi anggaran harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan. Sektor infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya merupakan penggerak ekonomi yang krusial bagi Kalimantan Timur.

Jika pembangunan di sektor ini terhenti, maka dampak berantainya akan dirasakan pada biaya logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum. Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa meski rasionalisasi adalah keniscayaan di tengah keterbatasan fiskal, program-program yang bersifat prioritas nasional maupun daerah harus tetap mendapatkan proteksi anggaran yang memadai.

Selain infrastruktur fisik, DPRD Kaltim juga menaruh perhatian besar pada sektor non-fisik seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan sosial. Reza berpendapat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya bangunan, tetapi juga dari kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan global.

Dengan adanya pengurangan anggaran, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari solusi pembiayaan alternatif atau memaksimalkan output dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih program dan memastikan setiap kegiatan memiliki landasan hukum serta target capaian yang jelas.

Kondisi saat ini memang cukup menantang karena sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih disibukkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027. Hal ini menyebabkan data detail mengenai penundaan proyek tahun 2026 belum sepenuhnya terkonsolidasi. Namun, bagi legislatif, menunggu bukanlah pilihan.

Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal proses transisi anggaran ini agar tidak ada program strategis yang ‘hilang’ tanpa penjelasan yang rasional. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, di mana efisiensi tidak berarti penghentian pembangunan, melainkan optimalisasi sumber daya demi kepentingan masyarakat luas di Kalimantan Timur.