Penggunaan APBD di Wanti-Wanti, Kemendagri Tegur Gubernur Kaltim

JAKARTA – Polemik sejumlah rencana belanja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip efisiensi.

Peringatan tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah rencana pengeluaran yang dinilai tidak mendesak.

Beberapa di antaranya mencakup pembangunan rumah jabatan senilai Rp25 miliar, sewa kendaraan dinas ratusan juta rupiah per bulan, pengadaan mobil dinas hingga Rp8,5 miliar, serta anggaran konsumsi pemerintah daerah yang mencapai Rp10 miliar.

Dikutip dari Kompas.com, Bima menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dipilih sesuai dengan semangat efisiensi,” ujarnya di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini tidak tinggal diam dan terus melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tingginya perhatian publik serta banyaknya laporan yang masuk menjadi alasan pengawasan diperketat.Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah di Kaltim yang perlu segera dibenahi.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama tim Direktorat Otonomi Daerah telah diterjunkan guna melakukan pengawasan langsung sekaligus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.

“Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti sikap kita. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang,” jelasnya.

Lebih jauh, Bima juga mengingatkan bahwa seorang kepala daerah seharusnya tidak menjadikan fasilitas sebagai orientasi utama. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada kinerja dan hasil nyata bagi masyarakat.

“Yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja,” tegasnya.

Ia berharap, pesan tersebut dapat menjadi refleksi bagi seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, agar lebih mengutamakan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran yang diambil. (*)