Disorot Publik, Gubernur Kaltim Minta Maaf dan Siap Tanggung Biaya Renovasi Rujab yang Dinilai Tak Mendesak

SAMARINDA – Polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Rudi Mas’ud. Di tengah derasnya kritik publik, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu malam (26/4/2026).

Kontroversi ini mencuat setelah sejumlah rincian anggaran renovasi dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa item seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak mendesak, terutama di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi warga.

Dalam pernyataannya, Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Ia pun menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang terjadi.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, polemik ini menjadi pelajaran penting, terutama dalam hal komunikasi kebijakan kepada publik. Ia menilai penyampaian informasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

Meski perencanaan renovasi disebut telah ada sebelum dirinya menjabat, Rudi menegaskan tidak akan menghindar dari tanggung jawab. “Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, ia mengambil langkah konkret dengan menyatakan kesediaan untuk menanggung secara pribadi biaya fasilitas yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.

“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” katanya.

Selain itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana renovasi tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memilah kembali kebutuhan yang benar-benar penting agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara.

Rudi juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyadari bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun melalui program, tetapi juga melalui sikap terbuka dan kesediaan mengakui kekeliruan.

“Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tandasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang menyangkut anggaran publik akan selalu berada di bawah pengawasan masyarakat.

Transparansi dan sensitivitas terhadap kondisi warga menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak kembali memicu polemik serupa di masa mendatang. (*)