Rudy Mas’ud Samakan Peran Hijrah dengan Hashim, Sutami: Pemerintah Bukan Milik Pribadi

BERAU – Polemik terkait dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang sempat menyinggung nama dan dalam konteks pembelaan kebijakannya, menuai respons keras dari berbagai kalangan.

Ketua PC TIDAR Berau, Sutami menilai pernyataan tersebut tidak relevan dan justru berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan bahwa membawa nama tokoh nasional dalam isu lokal tidak dapat dijadikan pembenaran atas kebijakan yang dipersoalkan.

“Jangan menyeret nama Pak Prabowo dan Pak Hashim untuk membenarkan penunjukan kerabat dalam jabatan publik. Itu analogi yang tidak tepat dan justru memperkeruh persoalan,” ujar Sutami.

Menurutnya, relasi antara Prabowo dan Hashim memiliki konteks berbeda yang tidak bisa disamakan dengan kebijakan penunjukan dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menekankan bahwa hubungan keduanya dibangun melalui proses panjang dan kontribusi nyata, bukan melalui penempatan dalam jabatan publik yang bersumber dari anggaran daerah.

“Hubungan mereka lahir dari perjalanan panjang dan kontribusi, bukan dari penunjukan instan dalam struktur yang dibiayai oleh APBD,” tegasnya.

Sutami juga mengkritisi alasan gubernur yang mengaitkan kebutuhan personal sebagai dasar pelibatan anggota keluarga dalam lingkup pemerintahan. Ia menilai hal tersebut mencerminkan kekeliruan dalam memahami batas antara urusan pribadi dan tanggung jawab publik.

“Kalau itu untuk kebutuhan pribadi, seharusnya menggunakan asisten pribadi, bukan dimasukkan ke dalam struktur resmi seperti Tim Ahli Gubernur. Jabatan publik itu bukan untuk kepentingan domestik,” katanya.

Sebagai anggota Fraksi Gerindra DPRD Berau, Sutami menegaskan bahwa masyarakat berhak atas pemerintahan yang transparan dan pprofesional

Ia mengingatkan bahwa praktik yang berpotensi mengarah pada nepotisme dapat mencederai kepercayaan publik.Lebih jauh, ia menyinggung pentingnya berpegang pada prinsip penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam regulasi tentang pemberantasan KKN.

“Pemerintahan tidak bisa dijalankan seperti milik pribadi atau keluarga. Semua harus berbasis kompetensi, aturan, dan etika,” tuturnya.

Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap legitimasi pemerintah daerah.

“Sudahi narasi pembenaran yang tidak relevan. Fokuslah pada kerja nyata dan bangun sistem pemerintahan yang sehat,” pungkasnya.(*)