Gubernur Kaltim Klarifikasi Peran Adiknya di TAGUPP, Sebut Bagian dari Kepercayaan

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, , memberikan penjelasan terkait keberadaan adik kandungnya, , dalam struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim sebagai wakil ketua.

Dikutip dari Busam.id bahwa dalam perbincangan dengan awak media di Samarinda, Rudy yang akrab disapa Harum membenarkan keterlibatan sang adik dalam tim tersebut. Ia menilai kehadiran Hijrah tidak terlepas dari kedekatan serta peran yang telah dijalankan sejak awal perjalanan politiknya.

“Memang adik saya. Dalam proses memperjuangkan dari DPR sampai terpilih menjadi gubernur, ibu Hijrah selalu mendampingi saya,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, dalam aktivitasnya sebagai kepala daerah, tidak semua hal dapat ia tangani secara langsung, terutama ketika harus berada di luar daerah seperti di Jakarta. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, diperlukan sosok yang dapat dipercaya untuk membantu menjalankan sejumlah tugas tertentu di daerah.

“Nanti yang urus di sini siapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, seperti logistik atau mandat tertentu yang tidak bisa diwakilkan sembarang orang. Dia bisa membantu menggantikan saya di situasi tertentu,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif yang dimilikinya sebagai kepala daerah. Untuk menggambarkan hal itu, Rudy membandingkan dengan peran yang disebut turut membantu .

“Kalau soal kepercayaan, itu hal yang wajar. Kecuali kalau langsung diangkat jadi ASN atau kepala dinas tanpa proses, itu baru keliru,” tegasnya.

Meski demikian, Rudy menekankan bahwa posisi Hijrah di TAGUPP tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan ataupun memberi instruksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Perannya lebih pada fungsi pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Dia tidak menentukan atau memerintahkan OPD. Tugasnya mengawal, lalu menyampaikan jika ada keterlambatan atau hal yang perlu dipercepat untuk jadi bahan pertimbangan,” tutupnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan TAGUPP difokuskan untuk mempercepat realisasi program pembangunan, dengan tetap menjaga batas kewenangan sesuai aturan yang berlaku. (*)