
Setelah sepuluh hari dibayangi kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram, Pemerintah Kabupaten Berau akhirnya mengambil langkah tegas melalui inspeksi mendadak ke SPBE Maluang guna mengurai hambatan distribusi dan memastikan stabilitas stok bagi masyarakat.
BERAU, KALTIMTARANOW – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram yang melanda Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam sepekan terakhir akhirnya mendapatkan perhatian serius dari otoritas terkait. Setelah masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas yang populer dengan sebutan “si melon” ini selama hampir sepuluh hari, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) akhirnya mengambil langkah konkret dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi utama.
Langkah ini diambil guna mengurai benang merah permasalahan yang telah memicu kegaduhan, baik di dunia maya maupun di kehidupan sehari-hari warga Berau.Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat situasi ini. Menurutnya, pemantauan terhadap dinamika di masyarakat telah dilakukan secara intensif selama lebih dari satu minggu.
“Keluhan terkait LPG saya amati sekitar satu minggu lebih di media itu luar biasa, hampir 10 harian. Beritanya langka lah, apa lah. Maka itulah yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk segera melakukan operasi pasar,” ujar Hotlan saat memberikan keterangan resmi pada Jumat, 20 Maret 2026.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan warga yang mulai khawatir akan keberlanjutan stok gas untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro.
Dalam upaya memastikan kondisi riil di lapangan, Diskoperindag Berau tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Hotlan Silalahi memimpin langsung koordinasi lapangan yang berlanjut pada sidak ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) yang berlokasi di Maluang. Menariknya, sidak ini dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pengelola. Strategi ini diambil untuk melihat kondisi operasional yang sebenarnya tanpa ada rekayasa atau persiapan khusus dari pihak SPBE maupun agen.
“Kami akhirnya koordinasi, disamping kami juga turun ke lapangan meninjau langsung ke beberapa agen dan pangkalan. Kami koordinasi langsung ke SPBE di Maluang, kami turun bareng-bareng. Akhirnya kami putuskan sidak langsung saja tanpa pemberitahuan,” tegas Hotlan dengan nada lugas.
Hasil dari sidak tersebut mengungkap fakta teknis yang selama ini menjadi akar permasalahan. Terungkap bahwa SPBE Maluang ternyata memikul beban distribusi yang sangat berat karena tidak hanya melayani kebutuhan domestik Kabupaten Berau, tetapi juga harus menyuplai kebutuhan gas untuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Hotlan menjelaskan bahwa antrean panjang armada pengangkut gas di SPBE Maluang disebabkan oleh penumpukan mobil agen dari luar daerah.
“Sebenarnya ada kendala redistribusi. Kenapa antre banyak sekali di sana? Karena dia melayani bukan hanya Berau, tapi juga Kaltara. Mobil agen-agen dari Kaltara itu juga ada di sana,” ungkapnya.
Kondisi tumpang tindih wilayah layanan ini diperparah dengan adanya keterlambatan distribusi yang mencapai lima hari dari jadwal normal. Akibatnya, terjadi efek domino yang dirasakan langsung oleh konsumen di tingkat pangkalan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pihak pengelola SPBE kini diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras. Hotlan mengonfirmasi bahwa saat ini petugas di SPBE Maluang tengah melakukan lembur hingga malam hari guna memastikan pengisian tabung gas berjalan maksimal dan segera dikirimkan ke agen-agen di Berau.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan stok jangka panjang, Hotlan meminta warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Berdasarkan data koordinasi terbaru dengan Pertamina, stok gas LPG untuk wilayah Berau dipastikan dalam posisi aman. Ia menjelaskan bahwa pasokan baru akan segera tiba melalui jalur laut untuk memperkuat cadangan yang ada saat ini.
“Stok aman, jadi stok ini yang ada bisa sampai tanggal 20. Paling lambat diperkirakan tanggal 19 kapal yang membawa LPG itu akan datang lagi. Artinya sudah ada antisipasi yang dilakukan,” jelas Hotlan secara rinci.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek yang berdampak langsung pada masyarakat, Diskoperindag Berau mulai mengintensifkan operasi pasar. Saat ini, titik fokus operasi pasar berada di Kecamatan Tanjung Redeb, mengingat wilayah ini merupakan pusat populasi dengan tingkat konsumsi LPG tertinggi di Berau. Namun, pemerintah daerah memastikan bahwa intervensi ini tidak akan berhenti di pusat kota saja. Diskoperindag telah melayangkan surat resmi kepada Pertamina untuk memperluas jangkauan operasi pasar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Berau.
“Kami sudah bersurat ke Pertamina untuk di seluruh kecamatan melaksanakan ini. Tinggal nanti Pertamina mengoordinasikan jadwalnya kapan. Kami berharap Pertamina bekerja sama dengan agen-agen di kecamatan masing-masing,” pungkas Hotlan.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat segera menormalkan harga dan ketersediaan LPG 3kg di tingkat pengecer, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahwa hak mereka atas energi bersubsidi tetap terlindungi dari kendala teknis distribusi.
Dengan adanya komitmen lembur dari sisi hulu (SPBE) dan operasi pasar di sisi hilir (kecamatan), kelangkaan LPG di Berau diprediksi akan teratasi sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah pasca kendala distribusi ini.