UINSI

Dugaan Pelecehan Saat Pelaksanaan KKN UINSI Samarinda, HMI Syariah Angkat Bicara

Oktober 5, 2026

SAMARINDA, KALTIMTARANOW — Dugaan tindakan pelecehan seksual yang dialami seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendapat perhatian di Posko KKN UINSI Samarinda. Korban mengaku mengalami tindakan yang tidak diinginkan sebanyak tiga kali dan menyebut terduga pelaku merupakan perempuan yang dikenalnya serta memiliki posisi sebagai ketua rayon dalam organisasi kemahasiswaan. Keterangan korban menyebut dugaan tindakan tersebut […]

Hukum & Kriminal Kalimantan Timur Pendidikan Samarinda

Akademisi UINSI Ungkap Tantangan Politik di Balik Wacana Hak Angket DPRD Kaltim

Mei 15, 2026

SAMARINDA, KALTIMTARANOW — Wacana penggunaan legal opinion dari kejaksaan dalam proses hak angket DPRD Kalimantan Timur dinilai tidak memiliki dasar dalam mekanisme aturan yang berlaku. Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris(UINSI) Samarinda, Suwardi Sagama, menegaskan hak angket merupakan kewenangan konstitusional DPRD yang tidak bergantung pada lembaga lain. Menurutnya, ketentuan mengenai hak angket sudah […]

Hukum & Kriminal Kalimantan Timur Pemerintahan

Hak Angket DPRD Dinilai Ujian Keseriusan Pengawasan terhadap Eksekutif

April 30, 2026

SAMARINDA — Penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan sebagai instrumen penting dalam sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah. Mekanisme ini dinilai tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi konstitusional legislatif dalam memastikan akuntabilitas kinerja eksekutif. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat (SIDEKA) Fasya UINSI Samarinda, Suwardi […]

Berau Kalimantan Timur Pemerintahan

Netralitas Sekolah Dipertanyakan, Wapresma DEMA UINSI Ingatkan Bahaya Intervensi Politik

April 17, 2026

SAMARINDA – Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) UINSI Samarinda, Mia Aulia Rohmah, menyuarakan kekhawatirannya terhadap dugaan masuknya kepentingan kampanye ke dalam lingkungan pendidikan di Kalimantan Timur. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi merusak prinsip dasar netralitas sekolah sebagai ruang pembelajaran. “Sekolah harus tetap netral. Ketika program yang masuk ke lingkungan pendidikan mengandung unsur kampanye, maka itu merupakan […]

Kalimantan Timur Pendidikan Politik Samarinda