HMI Badko Dorong Integrasi Kebijakan dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan dalam Seminar Pembangunan Kaltim 2026

SAMARINDA, KALTIMTARANOW – BADKO HMI Kaltimtara menggelar Seminar Pembangunan bertema “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” di Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (12/5/2026).

Seminar tersebut menjadi ruang diskusi lintas sektor dalam membahas arah pembangunan strategis Kalimantan Timur menuju visi Kaltim Emas.

Kegiatan itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, praktisi hingga masyarakat sipil. Fokus pembahasan mencakup integrasi kebijakan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Badko Kaltimtara, Mitra Setiawan menegaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

“Seminar ini menjadi ruang diskusi bersama untuk memperkuat sinergi antar sektor,” ujarnya dalam sambutan.

Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Pembangunan tidak cukup hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata,” katanya.

Ia menambahkan, arah pembangunan Kalimantan Timur ke depan harus mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai integrasi kebijakan antar sektor menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Karena itu, integrasi kebijakan menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ketua Umum BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, menekankan pentingnya pengelolaan SDA yang memberikan manfaat jangka panjang.

“Kekayaan alam Kalimantan Timur tidak boleh hanya menjadi objek eksploitasi jangka pendek,” ujarnya.

Ia menilai SDA harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

“Kekayaan alam harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjadi warisan pembangunan untuk generasi mendatang,” katanya.

Menurutnya, forum seminar tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Melalui forum ini, kita ingin menghadirkan pemikiran-pemikiran konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Peserta seminar juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan investasi di bidang pendidikan dan teknologi, serta pengawasan tata kelola SDA agar lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)